Reshuffle Kabinet Prabowo Jilid II Redam Gejolak Publik

Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025, menjadi salah satu keputusan politik paling krusial di awal masa pemerintahannya. Di tengah gelombang protes besar yang berlangsung hampir dua pekan dan menelan korban jiwa, perombakan kabinet ini dipandang sebagai langkah cepat untuk meredam kemarahan publik sekaligus menjaga legitimasi pemerintahan yang belum genap satu tahun berjalan.

Bagi Prabowo, reshuffle kabinet jilid II bukan sekadar evaluasi kinerja menteri. Langkah ini adalah sinyal politik bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi krisis kepercayaan masyarakat. Namun, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah reshuffle kabinet cukup untuk menjawab akar persoalan yang dirasakan rakyat?

Gelombang Protes dan Tekanan terhadap Pemerintah

Aksi protes yang melatarbelakangi reshuffle kabinet Prabowo terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia. Isu yang diangkat pun beragam, mulai dari kekerasan aparat dalam penanganan demonstrasi, tingginya tunjangan anggota DPR, hingga tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat kelas menengah dan bawah.

Dalam dua pekan, situasi sosial-politik memanas. Sedikitnya sepuluh orang dilaporkan meninggal dunia, sementara kerusakan fasilitas umum dan penjarahan terjadi di beberapa lokasi. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menjadi sasaran massa, sebuah simbol kemarahan publik terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.

Kondisi ini jelas menjadi ujian terberat bagi Prabowo sejak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024. Pemerintah yang masih sangat muda harus menghadapi krisis legitimasi lebih cepat dari perkiraan banyak pihak.

Reshuffle Kabinet sebagai Respons Cepat

Dalam situasi genting, reshuffle kabinet sering kali menjadi pilihan instan bagi pemimpin politik. Prabowo pun mengambil langkah tersebut dengan mencopot lima menteri sekaligus. Langkah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa presiden mendengar suara publik dan siap mengambil tindakan nyata.

Menteri yang Dicopot dan Diganti

• Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa
• Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono
• Menteri Perlindungan Pekerja Migran: Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin
• Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan dicopot, pengganti belum diumumkan
• Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo diberhentikan, pengganti belum diumumkan

Menariknya, hingga reshuffle diumumkan, posisi Menko Polkam dan Menpora masih kosong, menimbulkan kesan reshuffle dilakukan secara mendadak dan di bawah tekanan situasi.

Alasan Pencopotan Menteri

Para pengamat menilai menteri yang dicopot adalah mereka yang sebelumnya telah memicu kontroversi atau kemarahan publik.

Kontroversi Budi Arie Setiadi

Budi Arie Setiadi pernah dikaitkan dengan dugaan praktik judi online saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden Jokowi. Meski belum terbukti secara hukum, isu ini merusak citra pemerintah di mata publik.

Kontroversi Dito Ariotedjo dan Abdul Kadir Karding

Dito Ariotedjo sempat dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi sebelum menjabat menteri, meski membantah menerima suap. Sementara Abdul Kadir Karding menuai kontroversi setelah fotonya bermain domino bersama seorang pengusaha yang pernah menjadi tersangka pembalakan liar viral di media sosial.

Reshuffle kabinet Prabowo dapat dibaca sebagai upaya membersihkan wajah pemerintah dari figur yang dianggap bermasalah secara etika maupun persepsi publik.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Selain mencopot menteri, Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri sendiri. Langkah ini dinilai strategis, mengingat pengelolaan ibadah haji selama ini kerap diwarnai isu korupsi, inefisiensi, dan pelayanan yang kurang optimal.

Dengan kementerian khusus, pemerintah diharapkan bisa memperbaiki tata kelola haji dan umrah secara menyeluruh. Posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dengan Arab Saudi dinilai juga akan lebih kuat karena urusan haji ditangani langsung oleh seorang menteri.

Keberhasilan kementerian ini akan diukur dari hasil nyata, seperti transparansi biaya haji, kualitas layanan jamaah, dan kemungkinan penurunan biaya ibadah.

Krisis Legitimasi dan Rekalibrasi Kekuasaan

Reshuffle kabinet Prabowo jilid II juga terkait dengan dinamika politik dan kekuasaan. Beberapa menteri yang dicopot dikenal memiliki kedekatan dengan mantan Presiden Jokowi atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Loyalis Jokowi yang Dicopot

Budi Arie Setiadi adalah pendiri dan ketua relawan ProJokowi (Projo), dikenal sebagai loyalis kuat Jokowi. Pencopotannya menandakan Prabowo ingin mengambil jarak dari pengaruh mantan presiden dan membangun kekuasaan yang lebih independen.

Dampak Politik Budi Gunawan

Budi Gunawan, yang dicopot dari Menko Polkam, dianggap dekat dengan Megawati Soekarnoputri. Langkah ini dinilai sebagai bentuk rekalibrasi kekuasaan, memastikan kabinet diisi figur yang loyal langsung kepada Prabowo.

Respons Pasar dan Kekhawatiran Investor

Meski dimaksudkan untuk meredam gejolak, reshuffle ini memicu reaksi negatif pasar keuangan. Pencopotan Sri Mulyani mengejutkan investor karena perannya dalam menjaga kredibilitas fiskal Indonesia.

Nilai tukar rupiah melemah lebih dari satu persen, sementara bursa saham mengalami tekanan, terutama pada saham perbankan. Bank Indonesia harus turun tangan untuk menstabilkan pasar valuta asing dan obligasi.

Kekhawatiran investor terkait kemungkinan kebijakan fiskal lebih populis, mengingat program-program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis membutuhkan anggaran sangat besar.

Tantangan Ekonomi bagi Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru, menghadapi tantangan berat: menjaga stabilitas fiskal sambil memenuhi janji politik yang berbiaya tinggi.

Pernyataan awalnya bahwa protes akan mereda jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6–7 persen menuai kritik. Banyak pihak menilai hal itu terlalu menyederhanakan masalah. Protes publik tidak hanya dipicu oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ketimpangan, keadilan sosial, dan empati pemimpin.

Apakah Reshuffle Cukup?

Pertanyaan besar: apakah reshuffle cukup untuk meredam gejolak publik secara berkelanjutan? Banyak pengamat pesimistis jika reshuffle tidak diikuti perubahan kebijakan mendasar.

Kemarahan publik bersumber dari kesenjangan ekonomi, tingginya biaya hidup, dan persepsi bahwa elite politik jauh dari realitas rakyat. Mengganti menteri tanpa mengoreksi kebijakan hanya solusi jangka pendek. Evaluasi APBN 2026 menjadi kunci agar tekanan fiskal tidak terus membesar.

Harapan Publik dan Masa Depan Pemerintahan Prabowo

Publik akan menilai reshuffle bukan dari siapa dicopot atau diangkat, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan: lapangan kerja, daya beli, dan pelayanan publik.

Reshuffle kabinet Prabowo jilid II bisa menjadi titik awal perubahan jika diikuti reformasi kebijakan yang berani dan berpihak pada rakyat. Namun, jika hanya sekadar pergantian nama, gejolak publik kemungkinan muncul kembali.

Di tengah krisis legitimasi, Prabowo berada di persimpangan penting: membangun pemerintahan yang responsif dan inklusif atau terjebak manuver politik jangka pendek. Waktu dan kebijakan konkret akan menentukan arah masa depan pemerintahannya.